Sapulidi Nusantara Jaya

Kapolres Tanah Laut Pimpin Upacara Peringati Hari Kesaktain Pancasila Tahun 2023 Polres Tanah Laut menggelar upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023, bertempat di lapangan apel Mapolres Tanah Laut, dengan tema "Indonesia Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju.", Minggu (1/10). Upacara ini dipimpin oleh Inspektur Upacara, Kapolres Tanah Laut, AKBP Rofikoh Yuninato, S.I.K., dalam rangka mengenang peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 1965, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat utama Polres Tanah Laut, para Kapolsek jajaran Polres Tanah Laut, serta para perwira, bintara, dan ASN Polres Tanah Laut. Kegiatan upacara ini menjadi momen yang bersejarah bagi Polres Tanah Laut, mengingatkan kita semua akan pentingnya Pancasila dalam mempersatukan bangsa Indonesia menuju Indonesia yang maju dan bermartabat. Semoga semangat perjuangan para pahlawan yang terkandung dalam Pancasila selalu mengin...

Empat Difabel Bangga Jadi Staf Polresta Malang Kota Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM melakukan kunjungan kerja ke Polresta Malang, Rabu siang (27/9/2023). Kunjungan kali ini terasa amat berbeda karena tak hanya jajaran pejabat Polresta Malang Kota saja yang menyambut, namun juga empat staf difabel yang bekerja membantu tugas di jajaran kepolisian tersebut. Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM saat melakukan kunjungan kerja ke Polresta Malang Keempat penyandang disabilitas tersebut telah resmi menjadi staf di Polresta Malang Kota sejak 4 Maret 2022. Mereka bekerja sesuai ilmu dan kompetensinya masing-masing. Keempat penyandang disabilitas yakni Rara Lingga Mardiani dan Fany Akbar bertugas di Bagian Humas, Ni Putu Ayu Nouvalyta Endrajaya di Bagian Perencanaan (Bagren), sementara Fatrullah Budi mendapat tugas di Pelayanan SKCK Sat Intelkam. Rara yang sehari-hari mendapat tugas menyusun narasi kehumasan Polresta Malang Kota mengungkapk...

Waspada modus penipuan! Surat tilang elektronik ETLE palsu melalui whatsapp Dan APK Melansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kode pembayaran denda ETLE hanya dikirimkan melalui SMS dan dikirim dari sistem Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk mengingat bahwa bahwa ETLE dan kode pembayaran tidak pernah dikirimkan melalui WhatsApp. Dengan demikian, pesan WhatsApp yang melampirkan format .APK sebagai surat tilang adalah penipuan. Modusnya, pelaku bakal mengirimkan pesan singkat di WhatsApp dengan berpura-pura sebagai pihak kepolisian dan mengirim file ekstensi APK kepada korban, bukan surat seperti yang selama ini diterapkan.     Foto: Waspada, aksi penipuan modus mengirim surat tilang electronic traffic law enforcement (ETLE) melalui aplikasi perpesanan WhatsApp (WA) menghantui masyarakat beberapa hari belakangan ini. (Dok. NTMC Polri Info) Waspada, aksi penipuan modus meng...

Ditlantas Polda Sulsel gelar pelatihan pengawalan Capres-Cawapres 2024 Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel menggelar pelatihan pengamanan dan pengawalan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Direktur Ditlantas Polda Sulsel Kombes Pol I Made Agus Prasatya di Makassar, Jumat, mengatakan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme personel pada tugas-tugas pengamanannya. "Pelatihan ini untuk membekali dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan personel yang melaksanakan tugas pengawalan . Baik dari rangkaian kegiatan kampanye sampai menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ujarnya. Kombes Pol I Made menekankan pentingnya menanamkan dalam diri rasa tanggung jawab yang besar karena hasil dari pelatihan akan membawa nama besar Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Made Agus berpesan kepada seluruh peserta pelatihan agar senantiasa memastikan kondisi Osik dan mental dalam...

Ditlantas Polda Sulsel gelar pelatihan pengawalan Capres-Cawapres 2024 Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel menggelar pelatihan pengamanan dan pengawalan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Direktur Ditlantas Polda Sulsel Kombes Pol I Made Agus Prasatya di Makassar, Jumat, mengatakan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme personel pada tugas-tugas pengamanannya. "Pelatihan ini untuk membekali dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan personel yang melaksanakan tugas pengawalan . Baik dari rangkaian kegiatan kampanye sampai menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ujarnya. Kombes Pol I Made menekankan pentingnya menanamkan dalam diri rasa tanggung jawab yang besar karena hasil dari pelatihan akan membawa nama besar Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Made Agus berpesan kepada seluruh peserta pelatihan agar senantiasa memastikan kondisi Osik dan mental dalam...

Kekuatan Penuh Polri Siap Amankan Pemilu 2024 dengan Skema 9 Satgas Jakarta,- Polri telah mempersiapkan operasi besar-besaran dengan nama ‘Operasi Mantab Brata’ untuk mengamankan Pemilu 2024. Sebanyak 434.197 personel Polri akan dikerahkan dalam upaya menjaga kelancaran dan ketertiban selama proses Pemilu 2024 mendatang. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menuturkan kehadiran personel yang banyak ini diharapkan pemilu akan berlangsung dengan damai dari tahap pendaftaran calon hingga pelantikan. “Polri menerjunkan kekuatan penuh untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024. Sekitar 434.197 personel diturunkan,” kata Sandi kepada awak media dikutip Kamis (28/9/2023). Sandi juga menyebut Polri telah melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kerawanan dan karakteristik setiap daerah untuk menentukan pengamanan yang sesuai. Sandi mengungkapkan, Operasi Mantab Brata akan terdiri dari 9 satuan tugas yang berbeda, termasuk Satgas Pengamanan Capres-Cawapres, Satgas Preemtif, Satg...

Seleksi Petugas Pengamanan Pemilu 2024 Diprioritaskan bagi Peserta Berusia tak Lebih dari 50 Tahun Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan seleksi petugas pengamanan Pemilu 2024 diprioritaskan bagi peserta yang berusia tak lebih dari 50 tahun. Batasan usia maksimal bagi pelaksana pengamanan ini berkaca dari hasil evaluasi Pemilu 2019, di mana banyak personel yang sakit atau bahkan meninggal dunia. Sehingga dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata, ditekankan soal kesehatan dan kesiapan anggota pengamanan Pemilu 2024. "Untuk batasan usia dan kesehatan, hal itu menjadi salah satu concern utama dari hasil evaluasi Pemilu 2019 lalu mengingat ada yang sakit dan meninggal dunia. Tentu saja ini menjadi masukan utama pada rakor hari ini untuk penegasan kembali bahwa untuk kesehatan dan kesiapan anggota yang melaksanakan kegiatan pengamanan, maupun komponen penyelenggara pemilu lainnya," kata Sandi dalam konferensi pers, Rabu (27/9/2023). ...